Permasalahan ekonomi di indonesia

Permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia bukanlah permasalahan ekonomi makro, melainkan masalah ekonomi mikro. Yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para insinyur bukan ahli ekonomi. Hal tersebut disampaikan Fauzi Ichsan, Vice President&Economist Standard Chartered. “Tantangan yang ada adalah dalam bidang ekonomi mikro,”ucapnya dia di Jakarta, Rabu (14/10) malam.

Permasalahan tersebut, lanjutnya antara lain masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Selain itu, kata Fauzi, belum meratanya pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia juga menjadi salah satu masalah ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan. Pasalnya listrik merupakan motor penggerak roda perekonomian.”Semua itu bisa diatasi oleh para ahli di bidang proyek dan pembangunan,” kata dia.

Masalah mikro lainnya, lanjut Fauzi adalah masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Belum transparannya penggunaan retribusi pajak juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Menurut Fauzi, permasalahan pembebasan lahan dan retribusi pajak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, bukan para menteri yang duduk di pemerintahan.

Fauzi mengatakan, kesemua masalah tersebut harus segera diselesaikan. Para investor terutama investor asing baru akan menanamkan modalnya jika mendapat kejelasan dari sisi ekonomi. “Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas,” tegas Fauzi.

 

Masalah Ekonomi, Sosial dan Budaya

 
Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak, disingkat Yapikbi, didirikan tanggal 14 Desember 2000, dengan Akte Notaris Nomor 12 Tahun 2000, sebagai reaksi terhadap penderitaan panjang di bawah sistem-sistem represif yang berawal dari penjajahan Belanda (1882 1962), pendudukan brutal Jepang 1940an (selama sekitar 3 tahun) hingga dengan Soekarno dan Suharto yang membunuh banyak orang-tua kami. Kami mengkategorikan diri kami sebagai generasi hilang akibat sistem represif berkepanjangan. Kami memprediksi bahwa sebagai imbas dari kekuasaan represif tadi, maka 25 tahun mendatang anak-anak kami akan tetap mengalami kesulitan di dalam mengembangkan diri. Sebagai generasi hilang, kami tidak menginginkan anak-anak kami mengalami nasib yang sama. Kami mendirikan Yapikbi untuk menjalankan berbagai aktivitas sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Kami berjuang untuk survive (mempertahankan kehidupan) sambil menantang Papua Baru yang kami dambakan. Papua Baru yang penuh dengan keadilan dan kedamaian.

2. Pendidikan

Pendidikan tidak merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia di Papua. Papua telah lama merupakan provinsi yang terlupakan dan hingga kini masih merupakan provinsi paling terkebelakang dalam bidang pembangunan di Indonesia. Untuk itu, tingkat SDM (sumber daya manusia) di Papua sangat rendah.

Walaupun kekayaan alamnya besar, rakyat Papua sulit menikmati keuntungannya. Seluruh hasil kekayaan alam masuk ke Jakarta. Kwalitas pendidikan di Papua sangat rendah, dan ini sama pula di Biak. Otonomi Khusus (otsus) yang ditawarkan sejak 1 Januari seyogianya dapat mempromosikan pemberdayaan SDM bangsa pribumi Papua. Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah menindak-lanjuti rencananya dan sebagai konsekwensi, rakyat Papua sangat berhati-hati terhadap setiap rencana pemerintah.

Terlepas dari kenyataan bahwa adanya sekolah (SD, SLTP, SMU dan Sekolah Kejuruan) dengan jumlah yang sangat sedikit, tidak terdapat tenaga pendidik yang berkwalikasi dan tidak adanya keuangan yang memadai untuk membeli buku dan peralatan pendidikan yang sangat dibutuhkan.
Sebagai konsekwensinya, tingkat pengetahuan anak yang menyelesaikan SD (Sekolah Dasar) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sangat rendah. Karena orang-tua tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kejuruan maka jumlah siswa putus sekolah semakin meningkat mencapai angka yang memprihatinkan. Sebagai contoh, banyak anak (teristimewa di kampung-kampung) tidak mengenyam pendidikan SD. Hal yang lebih merepotkan lagi adalah bahwa kurang dari separoh jumlah anak tamatan SD tidak dapat membaca dan menulis dengan baik. Lebih lagi, para tenaga pendidik kadang tidak berkwalitas dan tidak termotivasi karena sejumlah alasan, umpamanya gaji yang kadang-kadang tertunda atau sama sekali tidak terbayar (dan sebagai konsekwensi mereka mencari nafkah di lain tempat dan tidak muncul di depan ruang kelas).

Sungguh disayangkan, tidak ada data statistik yang tersedia di kantor pemda Biak. Tabel di bawah ini menunjukkan data yang tersedia di pemda provinsi di Numbay (nama pribumi bagi Jayapura) berdasarkan studi langsung di lapangan.

3. Konflik Etnik

Masyarakat Papua tidak homogen melainkan heterogen (terdiri dari berbagai suku dan ras). Ada sekitar 1 juta pendatang (migran) Indonesia tersebar di seluruh Papua. Konflik antara masyarakat pribumi dan pendatang semakin meningkat walaupun sejauh ini masih dalam bentuk psikhologis.

Hampir tidak lagi terhitung bangsa pribumi, kaum migran mendominasi seluruh sektor kehidupan: secara politik, ekonomis, sosial dan kultural. Ini bisa saja menimbulkan pecahnya kekerasan fisik yang pada gilirannya akan menjadi alasan bagi militer (TNI) untuk secara brutal menindak masyarakat pribumi dalam usahanya untuk membelah kaum pendatang di Papua sekaligus mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Angka statistik menunjukkan bahwa 32% dari penduduk Biak adalah kaum migran. Lebih dari itu, saksikanlah sendiri perbandingan personil di dalam pertokoan, bank-bank, perkantoran dan lain-lain di Biak yang menunjukkan bahwa mayoritas personil adalah kaum pendatang (non-pribumi). Diskriminasi dan frustrasi dapat saja menyulut konflik etnis dan pecahnya kekerasan sebagaimana pernah terjadi di Wamena (6 Oktober 2000), Bonggo (September 2001), dimana terjadi bentrokan (clash) yang menimbulkan mengungsinya kaum migran dan memberikan kesempatan bagi TNI untuk melakukan arestasi secara serampangan serta menganiaya masyarakat sipil yang tak berdosa.

4. Pengangguran

Biak memiliki hanya beberapa perusahaan, dari sektor swasta dan negara, dan sulit bagi orang Papua untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagaiman tersebut di atas, kesempatan kerja di Papua (termasuk Biak) didominasi oleh pendatang (kaum migran) dari Indonesia. Angka pengangguran (pencari kerja) di Biak tahun 2003 berkisar 1.444 orang (tidak termasuk yang belum terdaftar). Ini merupakan angka produktif dari jumlah penduduk Biak yang sekarang berkisar 160.000 jiwa.

Pengangguran di antara masyarakat pribumi Papua mengakibatkan banyak masalah sosial seperti kriminalitas, pemabukan alkohol, pelacuran, pelecahan HAM perempuan, perceraian, pelecehan HAM anak, pencurian, kerja paksa, dll.  Source: Cenderawasih Pos RADAR BIAK, 13 Desember 2003

 

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s